Adakah Kontribusi Freeport untuk Pertumbuhan Ekonomi Papua ?

Kurang lebih 40 tahun sudah Freeport Indonesia berada di Indonesia yang artinya selama itu juga PT. Freeport Indonesia (PTFI) sudah mengeruk Sumber Daya Alam yang ada di Papua. Banyak kontra yang mengikuti perjalanan Freeport Indonesia, salah satu statement keluar dari mulut Anggota DPD RI dari Papua Charles Simaremare, mengatakan "sudah sekitar 40 tahunan Freeport Indonesia mengeruk mineral yang berada di Papua, seperti emas. Namun, baru beberapa tahun belakangan ini Freeport melibatkan masyarakat Papua bekerja di tambang perusahaan Amerika Serikat (AS) ini". Selain itu, kata Charles, sulit berkembangannya wilayah Papua dan tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dari awal Freeport Indonesia berdiri, lantaran tidak adanya sumbangsih Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah Papua sendiri, "Kami melihat disampaikan 35 persen pajak badan di setorkan ke pemerintah Indonesia bukan ke Papua, karena kantor Freeport bukan di Papua tapi di Jakarta, makanya kami minta kantornya pindah ke Timika agar pajak badan itu masuk untuk membangun daerah". 

Namun Freeport Indonesia mengatakan sudah 'setor' sebesar USD15,8 Miliar kepada Pemerintah yang di lakukan sejak 1992 sampai 2014. Vice President Corporate Communication PT. Freeport Indonesia Riza Pratama menegaskan manfaat langsung yang diberikan Freeport Indonesia lebih besar porsinya jika dibandingkan kepada pemegang saham utama Freeport Indonesia, total kontribusi Freeport Indonesia untuk pemerintah sendiri lebih besar yakni sekitar 60 persen jika dibandingkan dengan kontribusi Freeport Indonesia kepada pemegang saham utamanya yang hanya sekitar 40 persen. 

Sampai saat ini Freeport telah mengeruk sebanyak 111 ounce emas dari papua hingga september. PT. Freeport McMoran mencatat kenaikan produksi baik emas dan tembaga dan membuat kenaikan penjualan pada sembilan bulan terakhir ini. Namun, produksi pada kuartal III-2015 sendiri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Lalu kenapa Papua masih tertinggal pertumbuhan ekonominya padahal ada Freeport yang seharusnya dapat menyejahterakan penduduk Papua itu sendiri dengan membantu pembangunan daerahnya. Hingga muncullah beberapa spekulasi seperti adanya perpanjangan atas kontrak karya (KK) dinilai tetap tidak memberikan perubahan atas nasib masyarakat Papua sendiri. Maka Anggota DPD RI dari Papua Charles Simaremare mengusulkan harus ada terobosan yang baru mengenai persoalan perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia. "Harus ada yang dipecahkan misteri soal kontrak karya, bahkan orang-orang di sekitar perusahaan mengalami hal yang sama sangat susah, sangat sulit banyak yang miskin".

Kontrak pertama Freeport di Indonesia di tanda tangani oleh Soeharto, Freeport Indonesia sendiri menjadi perusahaan asing pertama yang masuk ke Papua di saat perekonomian Indonesia tidak stabil bahkan cenderung buruk. Saat itu perekonomian nasional sangat kacau. Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700 persen. Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.

Namun nampaknya saat ini freeport ingin melakukan divestasi saham. Vice President Corporate Communication PT. Freeport Indonesia Riza Pratama menuturkan, pelepasan saham atau divestasi saham Freeport Indonesia yang akan diambil alih pemerintah Indonesia juga sebagai upaya memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya (KK) pertambangan Freeport di Indonesia. Kontrak pertambangan Freeport Indonesia sendiri akan berakhir pada 2021. Di mana, pada 2019 Freeport harus melepaskan sahamnya kepada pemerintah Indonesia sebesar 30 persen, dan pada 2015 ditargetkan bisa melepaskan 10 persen, sedangkan sampai saat ini baru 9,36 persen. Namun Freeport Indonesia menginginkan proses divestasi saham melalui skema Initial Public Offering (IPO), alasan Freeport Indonesia lebih menginginkan IPO dibandingkan langsung kepada pemerintah melalui pengambilalihan oleh BUMN atau BUMD, dikarekan skema IPO lebih transparan.

Saya berharap agar freeport memberikan kontribusinya terhadap Papua, Karena Tidak di pungkiri bahwa Freeport berada di atas wilayah NKRI yang di harapkan Papua bisa bersama-sama menjadi daerah maju yang tentunya Papua adalah bagian dari NKRI itu sendiri. Dengan Freeport merekrut sebagian besar warga Papua itu merupakan langkah yang baik seharusnya karena bisa menjadikan warga Papua memiliki kehidupan yang sejahtera. Tetapi akan lebih baik jika Freeport memang bukan perusahaan asing tetapi milik Indonesia seutuhnya. 

Sumber :

economy.okezone.com