A.
Pengertian
Tabungan Pemerintah
Tabungan
adalah bagian dari “pendapatan dapat dibelanjakan” (disposible income) yang
tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tabungan pemerintah adalah selisih positif
antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua jenis tabungan ini
dapat membentuk tabungan nasional yang digunakan sebagai sumber dana investasi.
Jadi, Tabungan
pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran
pemerintah.
B.
Tak selamanya Inflasi selalu merugi
Selama ini kita sering kurang memahami secara utuh manfaat maupun kerugian
dari penurunan nilai mata uang (inflasi) dan kenaikan nilainya (deflasi). Selama
ini pemahaman sepihak yang tertanam dalam benak kita adalah inflasi itu buruk
dan deflasi itu baik. Padahal tidak selamanya demikian. Inflasi bisa membawa
dampak positif bagi kita dan deflasi bisa berlaku sebaliknya. Coba kita
renungkan, apa penyebab harga tanah ataupun properti lainnya cenderung cepat
naik nilainya hanya dalam jangka waktu 5 tahun? Ya, jawabannya adalah inflasi.Dengan
semakin menurunnya nilai mata uang rupiah dan semakin tingginya kebutuhan
tanah/properti maka hal tersebut akan mempercepat
naiknya harga aset tersebut. Demikian juga dengan nilai emas. Bayangkan jika
inflasi di negeri ini hanya sebesar satu persen atau bahkan nol persen per
tahun. Maka investasi Anda di bidang properti atau emas tersebut akan sangat
lambat dan tentu saja lebih beresiko. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika
pemerintahan sebuah negara selalu berusaha mengontrol keseimbangan laju inflasi
maupun deflasi. Karena inflasi yang berlebih maupun deflasi bisa berdampak
buruk bagi kondisi perekonomian suatu negara, bahkan mungkin juga terhadap
negara-negara lain yang terkait dengannya. Nah, ternyata inflasi tidak selalu
buruk bukan dan deflasi tidak selalu baik bukan? Menghadapi hal tersebut
tentunya memerlukan pemikiran yang jeli dan cerdas hingga selalu mampu
menjadikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan nilai investasi Anda.
Berikut adalah Beberapa
contoh manfaat data inflasi:
- Sebagai indikator untuk penentuan kebijakan penetapan harga beberapa komoditas tertentu, seperti : harga beras, BBM, listrik dan sebagainya.
- Sebagai bahan penentuan kebijakan dalam mengatur kelancaran arus distribusi barang, apabila diketahui bahwa salah satu penyebab kenaikan harga terjadi karena terganggunya kelancaran distribusi barang.
- Untuk bahan penentuan kebijakan impor (misal substitusi impor), dan sebagainya
C.
“Dalam penilaian sehat atau tidaknya
BUMN cenderung bersifat Akuntansi”
Akuntansi sendiri memiliki pengertian pengukuran,
penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu
manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat
alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga
pemerintah. Tentu Akuntansi memiliki peran untuk dapat menilai apakah BUMN
tersebut sehat atau tidak.
D.
Wewenang Untuk menilai BUMN
- Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
- Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
- Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Pemerintah juga memiliki Akuntan Negara yaitu akuntan yang bekerja pada pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan negara.
Sumber :
http://www.slideshare.net/andaniabayz/transparan-akuntansi-1-by-diahandaniblogspotcom-29482638
Tidak ada komentar:
Posting Komentar