SITI KHAERUNNISA: TUGAS 2 ( PEREKOIN )

A. 3 Pokok Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia ada 3 pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebagai agen-agen pemerintah dalam pembangunan Indonesia) yaitu:

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). Secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi :

Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Koperasi juga berperan aktif dalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini :

Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

PBerusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran yang diberikan sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini :

Membantu meningkatkan produksi nasional
Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru
Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatanMembantu pemerintah mengurangi pengangguran
Menambah sumber devisa bagi pemerintah
Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak
Membantu pemerintah memakmurkan bangsa

B. Pengertian Free Fight Liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Free Fight Liberalism : adanya kebebasan usaha yang tidk terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme : keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

Monopoli : suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

C. Alasan kenapa ketiga hal tersebut tidak di izinkan dalam perekonomian Indonesia

Sebelum Indonesia menganut Sistem perekonomian setelah orde baru, Indonesia menganut Sistem Perekonomian Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif, diantaranya (suroso:1993):

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
cabang – cabang produks yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara
sumber – sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga – lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga – lembaga perwakilan pula
warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh pertentangan dengan kepentingan masyarakat
potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas – batas yang tidak merugikan kepentingan umum fakir miskin dan anak – anak yang terlantar di pelihara oleh negara.