Analisis Faktor penyebab krisis ekonomi

Krisis Ekonomi 1997 memporak-porandakan perekonomian global.Tidak memandang perekonomian negara berkembang ataupun negara maju.Walaupun krisis ini lebih populer dikenal dengan sebutan "KRISIS ASIA",tetapi tidak hanya negara Asia saja yang terkena dampaknya.Semua terkena dampak dari krisis ini.Yang pada akhinya berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan tiap warga negara.Ini disebabkan sektor moneter tidak pernah,dan tidak akan pernah,lepas kaitan dengan sektor riil.Karena,bagaimanapun,keberadaan sektor moneter dengan segala kebijakan dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya tidak bisa berdiri sendiri.Sehebat dan secanggih apapun sektor ini,pada dasarnya merupakan fasilitator bagi sektor real.Selanjutnya,kita akan melakukan analisis tentang dampak krisis ekonomi bagi Indonesia.

PENYEBAB KRISIS EKONOMI MENURUT IDENTIFIKASI PARA PAKAR :

 

• Fenomena productivity gap (kesenjangan produktifitas) yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. 
• Fenomena diequilibrium trap (jebakan ketidak seimbangan) yang berkaitan dengan ketidakseimbanagan struktur antarsektor produksi
• Fenomena loan addiction ( ketergantungan pada hutang luar negeri) yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing (foreign currency)

DAMPAK KRISIS EKONOMI BAGI INDONESIA

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor bank yang baik.

Tapi banyak perusahaan Indonesia banyak meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut — level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat.

Pada Juli, Thailand megambangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan Septemer. Moody’s menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi “junk bond”.

Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul di neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar, yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi.
Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesia, tapi ini tidak cukup. Suharto dipaksa mundur pada pertengahan 1998 dan B.J. Habibie menjadi presiden.

PELAJARAN BERHARGA YANG BISA DITARIK DARI KRISIS EKONOMI

1. Perlu pembenahan manajemen pembangunan dan pemerintahan, Bagaimana mungkin,misalnya,kerapuhan struktur pembayaran Indonesia hanya difokuskan pada satu sisi permasalahan yaitu dengan dibentuknya Tim Peningkatan Ekspor.Sepatutnya, pemerintah meninjau permasalahannya lebih dalam lagi,yaitu pada sisi produksi dan distribusi.
2. Reformasi sistem pengambilan keputusan, Kalau pemerintah hendak melakukan campur tangan,efektivitasnya sangat ditentukan oleh timing yang tepat dan magnitut yang memadai.
3. Diperlukan pengembangan kelembagaan yang menopang peningkatan dinamika perekonomian yang semakin sehat sehingga bisa menekan biaya transaksi (transaction cost).

Sumber :

http://cafe-ekonomi.blogspot.co.id

Redenominasi dan Senering Rupiah membutuhkan waktu yang panjang

Banyak masyarakat yang masih keliru membedakan antara pengertian redenominasi mata uang dan sanering. Sesungguhnya, dua kebijakan tersebut merupakan dua hal yang sangat berbeda. Berikut penjelasan mengenai redenominasi dan sanering.

Redenominasi berarti menyederhanakan pecahan mata uang dengan mengurangi digit nol tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya, Rp 100.000 disederhanakan menjadi Rp 100 saja, dengan menghilangkan tiga buah angka nol yang paling belakang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat.

Sementara sanering adalah pemotongan nilai uang sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan ini biasanya dilakukan dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat.

Adapun tujuan redenominasi rupiah adalah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Sementara itu, sanering dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar akibat harga-harga yang mengalami lonjakan. 

Awalnya pemerintah dan BI berencana menjalankan tahapan redenominasi dalam tiga bagian. Pertama, tahap persiapan yang berlangsung selama tahun 2013. Kedua, tahap transisi yang berjalan mulai 2014 hingga 2016. Ketiga, tahap penyelesaian (phasing out) antara tahun 2017-2020.

Namun, hingga sekarang, kebijakan tersebut menjadi tidak jelas nasibnya. Hal itu seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil, ditambah dengan kondisi politik menjelang pemilu. Nah, apakah redenominasi jadi dilaksanakan? Kita tunggu saja.  

Bank Indonesia menilai butuh waktu cukup panjang minimal tujuh tahun untuk mempersiapkan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. "Redenominasi itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi masalahnya ada pada pola pikir dan psikologi masa sehingga butuh waktu mewujudkannya," kata Deputi Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Andi Wiyana seperti dilansir laman Antara, Ia menyampaikan hal itu saat berdiskusi dengan rombongan wartawan ekonomi dari Padang, Sumatera Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar. Menurut dia, berdasarkan pengalaman negara-negara lain butuh waktu lima sampai 12 tahun untuk dapat melakukan redenominasi. "Nilai uang sebenarnya tidak berubah, hanya penyebutan yang berubah, ini perlu hati-hati apalagi Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau," , Ia mengatakan saat diterapkan di Belanda sempat kisruh, di Polandia juga siapa yang tidak menerapkan di penjara karena dinilai melanggar hukum. Andi menilai mau tidak mau redenominasi harus dilakukan karena terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan dengan nilai mata uang saat ini. “Sekarang banyak transaksi yang menggunakan komputer seperti transfer, belanja dan lainnya, jika nilai mata uang semakin besar maka biaya pemeliharaan komputer perbankan menjadi tinggi,”, Ia memberi contoh tiket dari Jakarta ke Amerika kelas satu harganya Rp120 juta dengan jumlah nominal angka mencapai sembilan, sementara kalau dikonversi ke dolar amerika hanya sekitar 10 ribu dolar yang hanya lima angka. “Akan banyak biaya yang dapat dihemat jika nominal mata uang rupiah dapat dikurangi terutama dari aspek penggunaan komputer,”.

Kemudian, redenominasi akan menekan angka ketidaktelitian karena saat mengetik angka Rp100 miliar risiko salahnya akan lebih besar dibandingkan Rp100 juta. Oleh sebab itu, ini bukan masalah politik, namun lebih kepada risiko kesalahan dan upaya mengefisienkan biaya. Ia menambahkan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memberlakukan redenominasi adalah ekonomi stabil, inflasi rendah sehingga akan lebih mudah diterapkan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Falianty mengatakan, redenominasi bukanlah kebijakan yang sederhana seperti membuang angka nol dari mata uang Rupiah. Menurutnya, redenominasi merupakan kebijakan yang cukup complicated sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam. Redenominasi juga akan berdampak pada biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah maupun stake holder yang lain. Dia mencontohkan, jika kebijakan ini diterapkan maka pemerintah harus menyiapkan biaya untuk mencetak uang baru dan melakukan sosialisasi. Belum lagi dalam sektor perbankan yang harus menyesuaikan IT-nya karena nominal yang berubah dari mata uang Rupiah. “Memang banyak pihak yang harus menanggung biaya redenominasi ini, namun kan akan banyak pula keuntungan yang didapat dari kebijakan redenominasi ini,” kata Telisa.

Redenominasi akan memberikan dampak positif dan negatif. Kebijakan ini bisa menyelematkan generasi di masa yang akan datang. Namun, redenominasi bisa mengorbankan generasi saat ini. “Generasi yang akan datang tidak akan terkena dampak dari nilai nominal rupiah yang membengkak,. 

Dampak positif lain dari redenominasi adalah Indonesia bisa lebih dipandang di mata dunia. Sebab, saat ini kredibilitas mata uang Indonesia masih dianggap rendah, sehingga perlu diambil kebijakan tersebut. Meski mendukung rencana redenomiasi, Telisa menyarankan Bank Indonesia dan pemerintah bekerja keras untuk mempersiapkan kebijakan itu.

Sumber :

kompas.com

http://www.neraca.co.id

Campur tangan pemerintah dan kegagalan pasar

Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme akan menyebabkan barang yang dihasilkan memnjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit dan dalam hal yang sangat ekstrim kegagalan pasar akan menyebabkan pasar terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan pasar tersebut. Esensi timbulnya kegagalan pasar timbul karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab perilaku kooperatiflah yang akan menyebabkan terjadinya kondisi Pareto Optimum.

Dalam hal terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien.

Kegagalan pasar terjadi karena adanya factor-faktor di bawah ini, yaitu:

• Adanya Common Goods
• Adanya unsure ketidaksempurnaan pasar
• Adanya barang public
• Adanya eksternalitas
• Adanya pasar tidak penuh (incomplete market)
• Adanya kegagalan inforamasi
• Unemployment
• Adanya ketidakpastian

Barang Bersama (common goods)

Dasar adanya system pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan (property rights) yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut.

Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat, misalnya saja sebidanag padang rumput milik desa, dan sebagainya. Oleh karena manfaat dari barang-barang di atas tidak hanya dirasakan oleh satu insividu saja, maka tidak seorangpun yang dapat menjual. Dalam situasi ini, maka Hume menyatakan akan timbul apa yang disebut dengan tragedy kebersamaan ( tragedy of commons). Hume memberikan contoh sebidang tanha gembalaan yang dimiliki sekelompok orang yang dapat dimanfaat oleh anggota kelompok tersebut untuk menggembalakan ternaknya, akan tetapi tidak seorangpun secara individual dapat menjual hak kepemilikannya sehingga tidak ada pasar untuk tanah tersebut. Oleh karena setiap orang dapat menggembalakan tenaknya maka setiap orang akan cenderung menggunakan tanah tersebut secara berlebihan ( over used) sehingga tanah tersebut akan menjadi tandus dengan cepat. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekayaan yang diliki bersama maka perilaku yang optimal bagi setiap individu merupakan tindakan yang optimal dipandang dari segi kelompok. Masalah yang timbul dalam kasus kekayaan bersama karena ada dua factor, yaitu indivisibility dan jumlah kelompok masyarakat. Apabila jumlah anggota kelompok hanya dua orang, maka diantara kedau orang tersebut akan dibuat suatu perjanjian yang menagtur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal tetapi apabila anggota kelompok semakin banyak maka biaya untuk memperoleh persetujuan menjadi semakin besar dan mahal.

Dalam hal kekayaan bersama (common property), apabila seseorang yang merasakan manfaat padang penggembalaan tersebut, berarti orang lain juga akan menerima manfaat tanpa harus ikut menanggung biayanya yang disebut dengan free riders. Free riders adalah suatu sikap yan tidak menyatakan dengan sebenarnya manfaat suatu barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa harus membayarnya atau ikut menanggung biaya pengadaan barang atau jasa tersebut. 

Dalam hal contoh di atas, menurut David Hume, maka pemerintahlah yang harus melakukan pengaturan atas penggunaan padang penggembalaan di atas. Jadi, peranan pemerintah adalah mengalokasikan penggunaan padang penggembalaan agar tercapai kepuasaan bersama yang optimal ( Pareto Optimal) dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.  Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan biaya, dan karena itu maka pemerintah harus juga menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya pengaturan di atas. Sistem pembayaran paksaan tersebut adalah yang umumnya disebut dengan pajak.

Adanya Unsur Ketidaksempurnaan Pasar

Pada pasar persaingan sempuran maka setiap produsen maupun konsumen merupakan satu unit yang sangat kecil sehingga baik konsumen maupun produsen secara individual tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurang barang yang dijual ayau barang yang dibeli.

Diagram 1 menunjukan kurva biaya marjinal (MC=Marginal Cost), kurva penerimaan (MR=Marginal Revenue) dan kurva penerimaan rata-rata (AR=Average Revenue) pada suatu pasar persaingan sempurna.produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang maksimum akan menghsilkan barang X pada tingkat produksi dimana MC=MR, yaitu pada tingkat produksi OX₁. Pada tingkat produksi sebesar X₂ biaya marjinal sebesar BX₂ sedangkan penerimaan marjinal sebesar AX₂. Jadi dengan memproduksi X₂ maka produsen memperoleh keuntungan AB sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkan. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX₃ biaya marjinal sebesar CX₃ lebih besar daripada penerimaan marjinal DX₃ sehingga produksi X₃ menimbulkan kerugian bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX₁ adalah yang optimal karen pada produksi X₁ biaya marjinal sama dengan penerimaan marjinal.

Pada tingkat produksi OX₁ tersebut alokasi sumber ekonomi tercapai secara efisien. Pada titik E, MC=P₀ yang berarti produsen menetapkan harga sesuai dengan tambahan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit terakhir (MC). Harga yang terjadi (P₀)  digunakan seluruhnya untuk membayar factor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan X₁. Sebaliknya, konsumen bersedia membayara sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kurva permintaan, yaitu sebesar P₀ per unit barang (AR=P₀).

 

Pasar Persaingan Sempurna

Pada tingkat harga P₀ konsumen bersedia membayar harga tersebut untuk membeli barang X₁. Jadi, di sini ju7mlah barang yang diminta produsen sama dengan harga yang mau dibayar oleh konsumen. Karena itu, kondisi alokasi sumber ekonomi yang efisien terjadi apabila MC = AR = P. Pada pasar persaingan sempurna, keinginan konsumen dan produsen selaras pada jumlah brang sebanyak OX₁.

            Pada pasar monopoli, produsen yang mempunyai prinsip keuntungan yang maksimal akan mengahsilkan barang X sebanyak OX₁, yaitu tingkat produksi di mana MC=MR, pada gambar di bawah ini produksi sebesar OX₁ tersebut, harga yang dipungut sebesar OP₁, sedangkan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan output X₁ hanya sebesar CX₁ yang berarti produsen memperoleh keutungan monopolis.

Harga

C

Pasar Monopoli

        

Efisiensi Penggunaan Sumber  ekonomi dan produksi tercapai pada titik B yaitu pada tingkat produksi OX₂ dan harga OP_2. Pada titik B tersebut konsumen bersedia membayar harga barang sebesar Rp BX₂ atau sebesar Rp OP₂ dan biaya yang diperlukan produsen untuk menghasilkan tambahan barang terakhir (MC) juga sebesar Rp OP₂.

Monopoli Alamiah

           

Ada beberapa jenis barang yang hanya dapt diproduksikan oleh satu produsen saja. Betapa pun pemerintah berusaha untuk menghapus monopoli pada produksi satu industri, akan tetapi persaingan di antara produsen yang ada akan menyebabkan hanya satu produsen saja yang mampu bertahan.

permintaan akan barang X sangat kecil, sehingga kurva permintaan (AR) memotong kurva biaya rata-rata (AR) pada bagian yang menurun. Apabila produsen berproduksi pada tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien, yaitu pasa MC=AR produsen akan menghasilkan OX₁ unit barang, dan menjula barng X dengan harga OP₀. Tetapi pada tingkat produksi OX₁ produsen akan rugi sehingga tingkat produksi OX₁ tidak dapat berlangsung dalm waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Pada OX₁, penerimaan total sebesar OX₁AP₀ sedangkan pengeluran total sebesar OX₁BX₁. Sehingga terdapat kerugian sebesar BAP₀P₁. Apabila barang tersebut harus diproduksikan sebanyak OX₁ unit, maka tidak akan ada seorang produsen pun yang mau menghasilkannya. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan yang dapt diwujudkan dalm beberapa bentuk. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksikan barang tersebut oleh pemerintah, atau produksi barang X dapat diserahkan kepada pihak swasta dengan memberikan ganti rugi sebesar P_OABP₁, sehingga produsen swasta tidak menderita rugi karena besarnya subsidi tersebut memnyebabkan penerimaan total sama dengan pengeluaran total (TR=TC).

Barang Publik

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang public murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannyan tidak bersaingan (nonrivalry) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (non excludabilty).oleh karena oihak swata tidak mau menghasilkan barang public murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan.

Eksternalitas

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan factor-faktor produksi secara efisiem adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak  yang terkena dampak tersebut. Jadi dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu:

• Adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan
• Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima

Dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan eksternalitas, yaitu:

• Konsumen-konsumen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain, misalnya contoh permainan piano.
• Konsumen-produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas (positif atau negative) terhadap produsen, misalnya olahraga yang dilakukan buruh menyebabkan mereka menjadi sehat sehingga produktivitas meningkat dan  menguntungkan produsen.
• Produsen-konsumen, contohnya adalah pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut.
• Produsen-produsen, contohnya adalah seperti dikemukakan di atas, di mana sebuah pabrik yang menimbulakan polusi air mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang mengunakan air sebagai salah satu faktor produksi.

Adanya Pasar Tidak Lengkap (Incomplete Market)

Adanya Kegagalan Informasi

Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh swasta, misalnya saja prakiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai prakiraan cuaca. Dalam hal ini, maka pemerintah harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kegagalan Pemerintah (Government Failures)

Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah (goverrnent failures). Ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. Ketidakefisienan pemerintah disebabkan karena 4 hal, yaitu: informasi yang terbatas; pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta; pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat; hambatan dalam proses politik.

• Informasi yang terbatas
• Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta
• Pengawasan terbatas atas perilaku birokrat
• Hambatan dalam proses politik

 Analisis Ekonomi Mengenai Birokrasi

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokas\i sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, birokrat yang tersiri dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fumgsi pemerintah tanpa mempetanyai kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Pandangan Weber ini dimodifikasi oleh Niskanen yang menyatakan bahwa birokrat, sebagaimana dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawannya, reputasi dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat yang berusaha mencapai kepuasan yang maksimum berarti pula ia merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena seorang birokrat bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang yang lebih besar dari[ada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah.

Kritik terhadap teori perilaku birokrat yang yang cenderung mengajukan dana/anggaran yang lebih besar daripada tigkat peoduksi output yang secara sosial adalah optimal (socially optimal), datang dari beberapa ekonom, diantaranya Jackson yang berpendapat bahwa fungsi utilitas birokrat tidaklah sekedar memaksimumkan anggaran, tetapi lebih komplekss terahadap itu. Birokrat juga mempunyai kepuasan dalam melayani masryakat atau melaksanakn tugas bagi kepentingan umum. 

Sumber :

http://bintangkecil44.blogspot.co.id/